Sembilan Poin Pernyataan Sikap MUI Yogyakarta Tentang Pilkada Serentak 2024

Yogyakarta – Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Yogyakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta menggelar silaturahmi ulama se-provinsi Yogyakarta. Minggu, (11/8/2024).

Silaturahmi yang digelar di hotel Novotel yang betajuk ‘Bersama Ulama, Yogyakarta Damai’ tersebut dibuka langsung Pj Gubernur Yogyakarta Syamsuddin dan dihadiri juga Prof M. Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa lalu Kapolda Yogyakarta Helmy Santika serta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Yogyakarta H Puji Raharjo lalu jajaran Forkopimda Yogyakarta, ketua ormas, perguruan tinggi, dan ketua serta sekretaris dari 15 kabupaten/kota di Yogyakarta.

Kegiatan yang dihadiri para tokoh agama dan ulama itu berisikan petisi yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Yogyakarta Prof. H. Moh. Mukri dan Ketua MUI dari 15 kabupaten/kota di Yogyakarta.

Dimana dalam pernyataan itu mengangkat sembilan poin yang menjadi penolakan selama pilkada berlangsung, diantaranya menolak money politic (politik uang) sampai menyerukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan pertimbangan rasional dan moral.

“Bukan atas dasar iming-iming materi atau janji-janji yang tidak bertanggung jawab,” tegas pernyataan tersebut.

Para ulama Yogyakarta juga mengimbau masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi khususnya terkait politik dan mengajak media massa untuk memberi informasi yang objektif dan berimbang.

“Dalam rangka mencerdaskan masyarakat serta mencegah penyebaran berita bohong atau provokatif yang dapat memecah belah masyarakat,” jelas dalam narasi pernyataan itu.

Menyikapi dinamika yang terjadi di Provinsi Yogyakarta terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yogyakarta Tahun 2024 nanti, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Yogyakarta dan 15 MUI Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta dengan ini menyatakan :

1. Menolak keras segala bentuk praktik money politic (politik uang) karena tidak hanya merusak nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam.
2. Mengajak masyarakat untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan pertimbangan rasional dan moral, bukan atas dasar iming-iming materi atau janji-janji yang tidak bertanggung jawab.
3. Menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial selama proses Pilkada berlangsung dengan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik atau kerusuhan.
4. Mendorong penyelesaian perselisihan secara damai dan melalui jalur hukum yang berlaku serta tidak menggunakan kekerasan dan tindakan anarkis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam.
5. Siap membantu mengawasi proses Pilkada secara transparan dan siap bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan beradab serta menginformasikan setiap indikasi kecurangan yang terjadi untuk diproses dan ditindak tegas sesuai mekanisme yang ada.
6. Menghimbau aparat penegak hukum dan penyelenggara Pilkada untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta menghindari segala bentuk keberpihakan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
7. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Insaniyah di tengah dinamika Pilkada dan perbedaan pilihan politik serta menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prioritas utama di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
8. Mengajak para Calon Kepala Daerah dan tim suksesnya untuk berkompetisi secara sehat dan beretika serta tidak melakukan kampanye hitam atau menyebarkan fitnah yang dapat merusak nama baik calon lain.
9. Menghimbau masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi khususnya terkait politik dan mengajak media massa untuk memberi informasi yang objektif dan berimbang dalam rangka mencerdaskan masyarakat serta mencegah penyebaran berita bohong atau provokatif yang dapat memecah belah masyarakat.

Sumber : Arina.id